DPD RI Mendorong Adanya Revisi Undang-Undang tentang Perkebunan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Sulawesi Barat berjanji akan mendorong terealisasinya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan karena dinilai tidak menguntungkan dana bagi hasil CPO kelapa sawit yang ada di daerah. Demikian dikemukakan Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Barat, Asri Anas, di Mamuju, Jumat (6/5/2011). Asri Anas mengatakan, pihaknya prihatin dengan sistem bagi hasil CPO kelapa sawit yang sama sekali kurang menguntungkan daerah namun lebih diuntungkan pihak perusahaan. Tampak dalam foto, Asri Anas, rapat kerja dalam rangkaian Masa Reses DPD RI Mei 2011 di Mamuju Utara, Sulbar, 2 Mei 2011.
"Makanya, kami akan mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2004 karena dianggap lemah untuk memberikan dana bagi hasil yang cukup memadai untuk Hasil Pendapatan Daerah (DPD),"ungkapnya.
Hal ini juga kata dia, sesuai dengan aspirasi yang didapatkan dalam masa reses serta hasil kesepakatan antara DPD RI dan para anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara (Matra) beberapa waktu yang lalu.
Ia mengatakan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Matra mengeluhkan tentang minimnya dana bagi hasil yang didapatkan oleh Matra dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah lama beroperasi di daerah itu.
Tiap kilogram CPO kelapa sawit, kata dia, hanya dihargai Rp5. Makanya, pendapatan asli daerah dari sektor sawit sangat minim masuk ke kas Pemkab Matra hanya berkisar Rp600 juta per tahun, padahal kalau dimaksimalkan bisa mencapai Rp3 miliar bahkan lebih. Untuk itu, kata Asri Anas, perlu upaya serius untuk mengubah regulasi atau aturan tentang bagi hasil perkebunan tersebut.
"Kami sudah melakukan studi banding ke sejumlah daerah dan di beberapa daerah bisa mendapatkan harga CPO Rp 10 hingga Rp25. Saya pikir ini juga bisa terjadi di Matra, dengan catatan kita berupaya serius untuk mendorong perubahan regulasi tentang bagi hasil tersebut. Teman-teman di DPRD Matra bisa mengusulkan perda tentang itu, nanti saya dan teman-teman di DPD yang memperjuangkan di tingkat pusat," jelas Asri.
Hal ini juga dikatakan dua anggota DPD RI asal Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa dan Mulyana Isham terkait keprihatinan dana bagi hasil kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Matra. "Saya rasa revisi UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan ini perlu dipercepat. Apalagi, komoditi kelapa sawit salah satu hasil bumi unggulan di Matra maupun di Mamuju,"kata Iskandar Muda Baharuddin Lopa yang diamini langsung Mulyana Isham. (Ant/Ol-3).

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 09 Mei 2011 07:47
http://www.asrianas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73:dpd-ri-mendorong-adanya-revisi-uu-kehutanan&catid=3:kabar-nasional

DESENTRALISASI

Semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang di ikuti oleh pembenahan secara konstitusional dan substansial melalui Undang-undang No.22 dan 23 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami amandemen melalui undang-undang No. 32 Tahun 2004 menuntut Pemerintah Daerah untuk siap menerima delegasi wewenang dari pusat atau pemerintah diatasnya, tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunan daerah. Konsekuensinya, memaksa pemerintah daerah melaksanakan manajemen pembangunan daerah yang lebih profesional, bottom-up dan mandiri. Tugas pokok pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah adalah menggali dan memanfaatkan sumberdaya ( manusia, alam, uang sentra industri dan ekonomi) untuk optimalisasi pembangunan (sektor dan wilayah), mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga (institusi) untuk kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan. Dari tuntuntan ini mewajibkan adanya reformasi kelembagaan pusat maupun di daerah. Reformasi kelembagaan terjadi akibat desakan kebutuhan akan pembangunan. Dalam Era Otonomi daerah diperlukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang mencakup berbagai matra. Terdapat tiga matra untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (governmental power sharing) antara pusat dan daerah. Pelimpahan kepada pemerintah daerah wewenang pengambilan keputusan sektoral, yang mencakup ruang lingkup daerah. Pemerintah pusat cukup membatasi pada tugas berskala nasional, sedangkan tugas berskala daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, pembagian keuangan dan personalia negara (financial and manpower sharing) antara pusat dan daerah. Ketiga, pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (political, and social cultural power) kepada daerah (Salim, E. 2004). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam mengawal penerapan otonomi daerah memiliki tugas istimewa dengan posisinya sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral yang dipilih atas keterwakilan daerah/wilayah. Hal-hal yang terkait dengan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi point penting bagi DPD RI untuk mengambil peran strategis dan menunjukkan fungsi dan wewenangnya sehingga dapat terukur kinerja DPD RI dalam membangun bangsa.

Tentang Asri Anas

Muhammad Asri Anas lahir di Pare-Pare pada tanggal 12 juli 1975 dari pasangan Muhammad Anas dan Hj. Hajinah. Menikah dengan A. Ice Fadriani Nur, SE. Ak. dan dikaruniai tiga orang anak. Jenjang pendidikan SD sampai SMU di Polman Sulawesi barat. Pada tahun 2001 Muhammad Asri Anas mendapat gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin fakultas Sastra. Selama menjadi mahasiswa Muhammad Asri Anas tercatat sebagai aktifis mahasiswa yang ikut aktif mengkritisi persoalan-persoalan pendidikan dan persoalan-persoalan bangsa. Asri Anas tercatat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) fakultas Sastra, kemudian menjabat sebagai Ketua Komisariat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat sastra, selanjutnya dipercaya menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas (BEM) Sastra. Pada masa Reformasi 1997 – 1998 Asri Anas menjabat sebagai Staf Ketua HMI Korkom Unhas, Koordinator PAMMI Sulawesi (Aksi), Staf Ketua HMI Cabang Makassar, Ketua Umum MASIKA ICMI Korwil Sulawesi Selatan, Ketua Kompartement ICMI Sulsel dan Pengurus DPD KNPI Sulsel hingga tahun 2004. Di tahun 2006 Ketua AMPG Propinsi Sulawesi Barat, Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Barat hingga sekarang, Ketua AMPI Sulawesi Barat tahun 2008 – sekarang, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Barat 2008–sekarang, Ketua HKTI Propinsi Sulawesi Barat 2008–sekarang, Ketua Umum DPD BKPRMI Sulbar, Bendaraha Umum BPD Gapensi Sulawesi Barat 2008 – sekarang, Sekretaris PDK KOSGORO 1957 Sulawesi Barat 2007-sekarang, Wakil Sekretaris ICMI Sulbar 2007-sekarang, Ketua OKK Golkar Sulawesi Barat 2008-sekarang, Ketua DPP KNPI Sulawesi Barat 2009-sekarang dan Ketua DPP BKPRMI Sulawesi Barat 2009-sekarang. Riwayat Pekerjaan Muhammad Asri Anas diawali dari Staff pada FIK-LSM Sulawesi Selatan Tahun 1998 -1999, Manajer Program YAPPIKA – FIK Tahun 1999 -2000, Manajer Program USAID – FIK Tahun 2000 -2001, Direktur Marketing PT. Trikarsa Putra Buana -Perkasa Tahun 2001 -2002, Direktur HRD PT. Trikarsa Putra Buana-Perkasa Tahun 2002-2004, Direktur Utama PERUSDA Polman Sulbar Tahun 2004 -2006, Direktur Utama AZ Corp tahun 2003-2009, Komisaris PT. Global Komunika Indonesia tahun 2009 –Sekarang dan menjadi Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat periode 2009-2014. Di DPD RI Muhammad Asri Anas manjadi Koordinator DPD RI Sulawesi Barat, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Anggota PURT, dan Anggota Komite II DPD RI.

Kabar Senator

DPD RI Mendorong Adanya Revisi Undang-Undang tentang Perkebunan

0 tinggalkan komentar Anda:

ASRI ANAS UNTUK SULBAR SETARA

DESENTRALISASI

Followers

Blog Archive

Pages

Pages

Asri Anas in Slide

Pages

Muhammad Asri Anas - official Fanpage

Tentang Asri Anas

Contact

Get in touch with me

Adress/Street

Phone number

Website