Asri Anas Sebut DPS Rawan

MAMUJU — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar memanfaatkan pertemuan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Sulbar untuk “curhat” soal anggaran. Di hadapan tiga anggota DPD, anggota KPU mengeluhkan soal kekurangan anggaran untuk menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar di ruang media center KPU Sulbar, Mamuju, kemarin. Tiga anggota DPD yang hadir adalah Muh Asri Anas, Hj Mulyana Isham, dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Anggota KPU Sulbar Siti Aminah mengatakan, dari Rp59 miliar anggaran yang diusulkan untuk menggelar pilgub, yang terealisasi hanya Rp42 miliar atau minus Rp16 miliar. “Bukan mendorong ya, kami hanya minta difasilitasi dengan kapasitas DPD. Karena anggaran untuk menggelar pemilihan gubernur ini masih kurang. Belum lagi jika ada penambahan TPS, KPPS, itu anggaran dari mana,” beber Aminah. Aminah juga mengungkapkan karena kekurangan anggaran itu, beberapa anggota KPU rela sebagian honornya dialokasikan untuk menutupi. Sementara anggota DPD perwakilan Sulbar Asni Anas mengatakan, salah satu yang rawan dipermasalahkan dan dimanipulasi dalam pilgub adalah soal daftar pemilih sementara (DPS). Selama beberapa hari anggota DPD perwakilan Sulbar disibukkan dengan kegiatan kunjungan kerja penyerapan aspirasi daerah yang padat. Asri Anas misalnya yang juga wakil ketua tim kerja anggaran MPR RI, selain pertemuan dengan KPU kemarin, juga bertemu dengan gubernur yang diwakili asisten II pemprov melaporkan kesiapan pembangunan gedung DPD RI di Mamuju. Lalu rapat dengar pendapat dengan DPRD Mamuju untuk menjalin sinergi bersama, rapat dengar pendapat dengan panwaslu terkait monitoring dan pemantauan pilgub, dan pertemuan dengan stakeholder asosiasi jasa konstruksi terkait pembangunan infrastruktur Sulbar. Sementara hari ini Asri dijadwalkan mengikuti diskusi bertajuk Suara Sulbar kerja sama DPD dengan Aji Sulbar menyoal pilgub yang berkualitas. Kemudian diskusi mengantisipasi kesiapan ketahanan pangan nasional dan lokal menghadapi krisis pangan dunia, serta rapat dengan Bappeda Sulbar tentang tata ruang provinsi. (yus/sli)

sumber:
parepos.co.id

http://tomandar.mywapblog.com/asri-anas-sebut-dps-rawan.xhtml

DESENTRALISASI

Semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang di ikuti oleh pembenahan secara konstitusional dan substansial melalui Undang-undang No.22 dan 23 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami amandemen melalui undang-undang No. 32 Tahun 2004 menuntut Pemerintah Daerah untuk siap menerima delegasi wewenang dari pusat atau pemerintah diatasnya, tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunan daerah. Konsekuensinya, memaksa pemerintah daerah melaksanakan manajemen pembangunan daerah yang lebih profesional, bottom-up dan mandiri. Tugas pokok pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah adalah menggali dan memanfaatkan sumberdaya ( manusia, alam, uang sentra industri dan ekonomi) untuk optimalisasi pembangunan (sektor dan wilayah), mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga (institusi) untuk kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan. Dari tuntuntan ini mewajibkan adanya reformasi kelembagaan pusat maupun di daerah. Reformasi kelembagaan terjadi akibat desakan kebutuhan akan pembangunan. Dalam Era Otonomi daerah diperlukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang mencakup berbagai matra. Terdapat tiga matra untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (governmental power sharing) antara pusat dan daerah. Pelimpahan kepada pemerintah daerah wewenang pengambilan keputusan sektoral, yang mencakup ruang lingkup daerah. Pemerintah pusat cukup membatasi pada tugas berskala nasional, sedangkan tugas berskala daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, pembagian keuangan dan personalia negara (financial and manpower sharing) antara pusat dan daerah. Ketiga, pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (political, and social cultural power) kepada daerah (Salim, E. 2004). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam mengawal penerapan otonomi daerah memiliki tugas istimewa dengan posisinya sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral yang dipilih atas keterwakilan daerah/wilayah. Hal-hal yang terkait dengan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi point penting bagi DPD RI untuk mengambil peran strategis dan menunjukkan fungsi dan wewenangnya sehingga dapat terukur kinerja DPD RI dalam membangun bangsa.

Tentang Asri Anas

Muhammad Asri Anas lahir di Pare-Pare pada tanggal 12 juli 1975 dari pasangan Muhammad Anas dan Hj. Hajinah. Menikah dengan A. Ice Fadriani Nur, SE. Ak. dan dikaruniai tiga orang anak. Jenjang pendidikan SD sampai SMU di Polman Sulawesi barat. Pada tahun 2001 Muhammad Asri Anas mendapat gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin fakultas Sastra. Selama menjadi mahasiswa Muhammad Asri Anas tercatat sebagai aktifis mahasiswa yang ikut aktif mengkritisi persoalan-persoalan pendidikan dan persoalan-persoalan bangsa. Asri Anas tercatat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) fakultas Sastra, kemudian menjabat sebagai Ketua Komisariat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat sastra, selanjutnya dipercaya menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas (BEM) Sastra. Pada masa Reformasi 1997 – 1998 Asri Anas menjabat sebagai Staf Ketua HMI Korkom Unhas, Koordinator PAMMI Sulawesi (Aksi), Staf Ketua HMI Cabang Makassar, Ketua Umum MASIKA ICMI Korwil Sulawesi Selatan, Ketua Kompartement ICMI Sulsel dan Pengurus DPD KNPI Sulsel hingga tahun 2004. Di tahun 2006 Ketua AMPG Propinsi Sulawesi Barat, Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Barat hingga sekarang, Ketua AMPI Sulawesi Barat tahun 2008 – sekarang, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Barat 2008–sekarang, Ketua HKTI Propinsi Sulawesi Barat 2008–sekarang, Ketua Umum DPD BKPRMI Sulbar, Bendaraha Umum BPD Gapensi Sulawesi Barat 2008 – sekarang, Sekretaris PDK KOSGORO 1957 Sulawesi Barat 2007-sekarang, Wakil Sekretaris ICMI Sulbar 2007-sekarang, Ketua OKK Golkar Sulawesi Barat 2008-sekarang, Ketua DPP KNPI Sulawesi Barat 2009-sekarang dan Ketua DPP BKPRMI Sulawesi Barat 2009-sekarang. Riwayat Pekerjaan Muhammad Asri Anas diawali dari Staff pada FIK-LSM Sulawesi Selatan Tahun 1998 -1999, Manajer Program YAPPIKA – FIK Tahun 1999 -2000, Manajer Program USAID – FIK Tahun 2000 -2001, Direktur Marketing PT. Trikarsa Putra Buana -Perkasa Tahun 2001 -2002, Direktur HRD PT. Trikarsa Putra Buana-Perkasa Tahun 2002-2004, Direktur Utama PERUSDA Polman Sulbar Tahun 2004 -2006, Direktur Utama AZ Corp tahun 2003-2009, Komisaris PT. Global Komunika Indonesia tahun 2009 –Sekarang dan menjadi Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat periode 2009-2014. Di DPD RI Muhammad Asri Anas manjadi Koordinator DPD RI Sulawesi Barat, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Anggota PURT, dan Anggota Komite II DPD RI.

Kabar Senator

Asri Anas Sebut DPS Rawan

0 tinggalkan komentar Anda:

ASRI ANAS UNTUK SULBAR SETARA

DESENTRALISASI

Followers

Blog Archive

Pages

Pages

Asri Anas in Slide

Pages

Muhammad Asri Anas - official Fanpage

Tentang Asri Anas

Contact

Get in touch with me

Adress/Street

Phone number

Website